Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan fokus pada tiga aspek utama: (1) pelaksanaan kebijakan SRIKANDI, (2) faktor-faktor penghambat implementasinya model George Edward III, dan (3) dampaknya terhadap efisiensi dan transparansi pengelolaan arsip. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini melibatkan 5 informan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan dianalisis menggunakan perangkat lunak Nvivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SRIKANDI mencapai tingkat adopsi 98,5% pada 2024, didorong oleh tekanan top-down dari pimpinan daerah, tetapi terhambat oleh literasi digital yang rendah, ketidakstabilan server nasional, dan minimnya SOP. Efisiensi meningkat dengan pengurangan waktu pemrosesan surat hingga 15 menit dan penghematan biaya logistik sebesar 30%, sementara transparansi didukung oleh jejak digital, meskipun pemanfaatan fitur pemberkasan digital masih terbatas. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan SOP terstruktur, pelatihan teknis tematik, dan penguatan infrastruktur jaringan untuk mengatasi hambatan tersebut. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan SPBE di daerah berkembang dan memperkuat literatur transformasi digital di Indonesia, dengan implikasi praktis untuk reformasi birokrasi dan pelestarian arsip nasional.