Modul Laboratorium Tata Kelola Pemerintahan & Digital Governance disusun sebagai pedoman operasional pembelajaran berbasis praktik, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang dalam merespons dinamika tata kelola pemerintahan dan transformasi digital sektor publik. Modul ini dikembangkan sebagai learning ecosystem yang mengintegrasikan konsep good governance, New Public Governance, tata kelola pemerintahan pusat dan daerah, reformasi birokrasi dan manajemen kinerja publik, Digital Governance dan e-Government, Smart Village, inovasi pelayanan publik berbasis teknologi, sistem informasi pemerintahan dan open government, transparansi dan partisipasi publik digital, evaluasi kinerja berbasis bukti, serta nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK). Implementasi pembelajaran dilakukan melalui simulasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, praktik digitalisasi layanan, analisis kinerja OPD dan pemerintahan desa, klinik inovasi tata kelola dan layanan publik, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah, desa/kelurahan Smart Village, OPD, dan unit layanan publik. Laboratorium diintegrasikan secara terstruktur dengan mata kuliah untuk mendukung ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan penguatan kompetensi profil lulusan melalui tugas terstruktur, studi kasus, proyek, penelitian terapan, dan praktik lapangan. Luaran modul meliputi model tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, prototipe inovasi layanan digital, rekomendasi perbaikan tata kelola, publikasi ilmiah terapan, modul, SOP, serta dokumen inovasi yang relevan bagi pemerintah daerah dan desa. Penilaian dilaksanakan secara autentik, transparan, berkelanjutan, dan berbasis CPL, sedangkan evaluasi dan penjaminan mutu dilaksanakan melalui mekanisme PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal. Dengan demikian, modul ini menjadi instrumen strategis dalam membentuk lulusan yang memiliki kemampuan analitis, inovatif, adaptif, kolaboratif, dan berintegritas serta mampu mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital yang transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.