Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah sebagai strategi dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya indikator 16.6 yang menekankan pada penguatan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Studi ini berfokus pada Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu daerah yang telah mengadopsi sistem informasi publik namun masih menghadapi tantangan dalam penerapannya secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat bantu NVivo 12 Plus untuk visualisasi tema dan VOSviewer untuk memetakan keterkaitan antar konsep transparansi dan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diupayakan melalui sistem e-budgeting, publikasi laporan kinerja, dan penyediaan informasi melalui website pemerintah. Namun, penerapan di lapangan belum optimal karena keterbatasan literasi digital, tidak meratanya sosialisasi, dan belum adanya pedoman baku keterbukaan informasi. Selain itu, penguatan kelembagaan menghadapi kendala dalam tiga aspek utama: kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, infrastruktur fisik yang belum sepenuhnya mendukung, serta pendanaan kelembagaan yang masih tergantung pada transfer pusat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi memiliki peran penting dalam mendorong kelembagaan yang kuat dan responsif, namun implementasinya memerlukan dukungan regulasi, kapasitas birokrasi, dan partisipasi publik yang lebih luas. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah perlu diarahkan pada penguatan sistem informasi yang lebih inklusif, pelatihan ASN secara berkelanjutan, dan strategi pendanaan kelemb