Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Parepare. Pelayanan publik yang ideal tidak hanya ditandai oleh kecepatan, tetapi juga oleh keterbukaan informasi, kejelasan prosedur, serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan software NVivo 12 Plus untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari informan yang terdiri atas petugas pelayanan dan masyarakat pemohon SKCK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan cukup baik dalam hal ketepatan waktu dan kompetensi petugas, namun masih ditemukan keterbatasan dalam pengawasan evaluatif dan partisipasi publik. Sementara itu, transparansi layanan terlihat dari keterbukaan informasi terkait biaya dan prosedur, tetapi implementasinya belum sepenuhnya inklusif, terutama bagi masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi digital. Temuan lain menunjukkan bahwa kendala utama dalam optimalisasi layanan meliputi kurangnya sosialisasi sistem online, minimnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya sistem umpan balik dari pemohon. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan komunikasi publik bagi petugas, penguatan sistem informasi digital yang ramah pengguna, serta pengembangan mekanisme evaluasi layanan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan memperkuat akuntabilitas dan transparansi, diharapkan pelayanan SKCK di Polres Parepare dapat menjadi lebih responsif, efisien, dan membangun kepercayaan publik.