Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui langkah resolusi atas konflik rencana pembangunan bendungan di Boya Kabupaten Enrekang. Konflik tersebut bermulah dari adanya kebijakan pemerintah yang berencana untuk melakukan pembangunan bendungan. Kebijakan tersebut mendapat penolakan dari masyakarakat Kecamatan Maiwa khususnya dari desa yang akan ditenggelamkan setelah pembangunan tersebut selesai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan konflik yang digunakan pemerintah saat ini adalah dengan mendiamkan masalah tersebut seakan-akan pembangunan tidak akan dilaksanakan. Adapun langkah resolusi konflik yang ditawarkan yaitu pemerintah seharusnya menempuh jalan kompromi kepada masyarakat, agar bersediah untuk menerima kebijakan dengan cara, pemerintah harus mengganti lahan masyarakat yang tenggelam dengan lahan baru serta pemerintah juga memberikan akomodasi sebagai subsidi kepada masyarakat yang dipindahkan.