Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Penegakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang dan faktor yang menghambat implementasi kebijakan Penegakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menggunakan penelitian deskriftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Penegakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang sudah terlasana dengan baik dilihat dari aspek standard dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karateristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik dan disposisi implementor. Sedangkan faktor yang menghambat implementasi kebijakan Penegakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain secara kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan kerja dan lingkungan yang belum kondusif.